Arsip Tag: Filosofi

Stop mengatakan FOSS itu Perangkat Lunak Nirlisensi !!!!!

Sedang baca buku yang sebenarnya sudah lama dibeliin Adek di Bandung, judulnya adalah “Belajar Manajemen dari Perusahaan Peranti Lunak Nirlisensi”. sebuah buku yang sebenarnya isinya cukup bagus. Tapi ada yang penting yang harus Bair koreksi disini, yaitu penggunaan istilah Perangkat Lunak Nirlisensi (tidak mempunyai lisensi) oleh penulis untuk merujuk ke Free and Open Source Software (FOSS).

Bair benar-benar gak habis pikir kenapa penulis bisa melakukan kesalahan yang sangat fatal dan mendasar dengan menyebut FOSS dengan nirlisensi, padahal kalau baca bukunya begitu banyak mengutip referensi tentang sejarah dan filosofi FOSS ini. Dan anehnya disampulnya juga ada kutipan pujian dari seseorang yang merupakan anggota Konsorsium IGOS-SDN lagi, harusnya kan sempat dibaca oleh anggota Konsorsium IGOS-SDN ini… ck ck ck..

Pantas saja kalau ada orang-orang yang gak mau mengikutkan FOSS semisal Linux dalam tender-tender resmi pemerintah dengan alasan lucu bahwa “Linux gak punya lisensi”, sedangkan yang berkecimpung didunia ini saja masih kepleset… Apa karena FOSS itu source-nya boleh dipelajari, dan dikembangkan bersama bahkan ada yang bolehin perangkat lunak buatannya digunakan secara gratis tis tis.. maka langsung saja kita telanjangi bahwa perangkat lunak tersebut tidak punya lisensi.

Hmm bahasa Inggris saya mungkin pas-pasan tapi bisa nerka-nerkalah kalau license itu adalah grant permission tidak selalu harus ada hubungannya dengan uang atau aturan khusus yang harus sama antara satu lisensi dengan lisensi yang lain. Mungkin untuk gambaran, pada taukan kalo orang luar ngomong SIM (Surat Ijin Mengemudi) itu adalah Driving License yang dengan sangat jelas bermaksud surat ijin untuk mengemudi. Nah aturan pengeluaran SIM di tiap negara kan beda-beda, bisa jadi di Indonesia untuk mendapat surat ijin mengemudi tersebut kita harus mengikuti aturan tertentu dan membayar sejumlah uang kepada pihak yang mengeluarkan surat ijin tersebut. Nah apakah jika ada sebuah negara mengeluarkan “driving license” tersebut, tapi karena tidak mensyaratkan orang untuk membayar, atau aturan tertentu yang sama dengan negara lainnya kita bisa bilang di negara tersebut untuk mengemudi tidak punya surat ijin (lisensi).

Sama seperti dalam perangkat lunak, jika saya membuat suatu perangkat lunak, dan membuat/memilih aturan ijin penggunaan (lisensi) dari perangkat lunak saya menggunakan standar free software, apakah perangkat lunak saya itu tidak mempunyai lisensi??? Bahkan kita semua tahu bahwa amat sangat banyak sekali lisensi yang digunakan dalam perangkat lunak bebas, seperti The GNU General Public License, The GNU Lesser General Public License, The Cryptix General License, The Berkeley Database License, The Zope Public License version 2.0, The Apache License, Version 1.0., The original BSD license., dan banyak lagi (lengkapnya bisa dilihat disini).

Terus masih pas untuk bilang FOSS nirlisensi???? Kalo alasannya adalah sulitnya mencari padanan kata yang pas untuk menaungi Free Software dan Open Source, kenapa tidak gunakan istilah FOSS, FLOSS, atau F/OSS saja yang walaupun tidak mutlak diakui akan tetapi setidaknya lebih umum dan jauh lebih aman dari kemungkinan menimbulkan persepsi keliru yang fatal.

Oh ya, kalau mau lebih lengkap tentang lisensi dan teman-temannya bisa baca tulisan Mas Romi juga tentang ini.

*CMIIW*

Diktator yang baik hati.. :)

Mungkin agak heran juga baca judul diatas, emang bisa apa.. kata diktator disandingkan dengan kata baik hati :), hmm istilah ini betul-betul ada di dunia Free Open Source Software (FOSS), istilah aslinya sih dalam bahasa inggris, yaitu Benevolent Dictator For Life;

Benevolent Dictator For Life (commonly known as BDFL) is a title sometimes given to an individual inside open source software development teams, in reference to the concept of benevolent dictatorship. The title is typically given to the main or initial promoter of the project.

Dalam dunia FOSS, BDFL ini memang terbukti manjur diterapkan di tengah-tengah penelitian dan pengembangan perangkat lunak yang bersifat terbuka dengan ciri-cirinya yang sangat dinamis. Mungkin sudah pada tau dengan Linus Torvald yang memimpin Linux sampai sekarang, Mattias Ettrich dengan KDE, Guido van Rossum dengan Python, Patrick Volkerding dengan Slackware Linux, Mark Shuttleworth dengan Ubuntu, dll.

Bahkan untuk nama terakhir Mark Shuttleworth dapat kita lihat di Code of Conduct dari Komunitas Ubuntu dimana ada kutipan yang sedikit kontroversi;

“When you are unsure, ask for help. Nobody knows everything, and nobody is expected to be perfect in the Ubuntu community (except of course the SABDFL).”

.. nah yang sedikit mengganjal adalah kata-kata “perfect” untuk si SABDF yang tak lain adalah Mark Shuttleworth. Makna dari kutipan diatas menurut teman di mailing list *katanyasih :)* adalah untuk penentu keputusan mutlak dalam komunitas Ubuntu, semisal ada pengambilan keputusan atau penyelesaian perbedaan pendapat dalam komunitas *cmiiw*.

Tentunya semuanya ditempatkan pada porsinya, mo gimana lagi memang ini proyek mereka bahkan ciptaan mereka, kalau gak setuju gak usah diikuti.., toh gak dipaksa juga, atau bahkan bisa bikin fork aja kalau perlu, namanya juga terbuka.

Hmmm.. terlepas pro kontra, diluar dunia FOSS khususnya dunia nyata ada gak ya istilah Diktator yang Baik Hati ?

OSS bukan hanya lebih terjangkau !!

Semalam baru saja baca-baca Panduan Penelitian Open Source Software (OSS) dan ternyata banyak sekali yang ingin Bair coba diskusikan. Hmm untuk yang pertama ini saya tertarik untuk bahas strategi utama gerakan pengembangan OSS di negara kita (walaupun tidak selalu tepat tapi boleh juga dibaca IGOS) yang masih saja berkutat di isu harga “setidaknya itu yang orang tangkap”.

Walaupun ini gak salah dan mungkin sekarang diaggap paling masuk akal untuk jadi senjata utama, cuman takutnya lama kelamaan isu ini akan basi dengan sendirinya, atau bahkan takutnya tanpa sosialisasi lebih lanjut bisa jadi kontraproduktif dan salah paham bahkan oleh pemerintah sendiri, seperti kasus tender di sebuah daerah yang menolak Linux dan FOSS karena dikatakan tidak punya lisensi *kemungkinan besar masih mikir yang free + gratis itu = tidak punya lisensi, hak cipta, dan kawan-kawan*.

Oleh karena itu biar orang gak pada nangkap bahwa OSS itu hanya punya isu murah, meriah, mencret perlu Bair kutip dari dokumen tersebut kasus penerapan di 2 negara maju yang cukup berhasil dalam penerapan OSS, yang pertama adalah Belanda;

Sejak 6 Desember 2006, sedikitnya delapan pemerintah kota di Belanda telah menandatangani Manifest van de Open Gemeenten (Manifest of Open Government). Manifesto ini menyatakan bahwa, sistem teknologi informasi berikut pengadaannya di lingkungan pemerintah harus dilandasi oleh semangat Open Source dan Open Standard. Manifesto ini memang tidak secara eksplisit menyatakan pelarangan penggunaan proprietary software dalam tender. Manifesto ini menekankan strategi pengembangan OSS pada empat aspek keterbukaan (openness) sebagai berikut:

  1. Supplier Independence. Aspek ini memungkinkan pemerintah terlepas dari ketergantungan terhadap sebuah perusahaan/vendor tertentu dalam suatu tender.
  2. Interoperability. Pertukaran dokumen harus dapat dilakukan tanpa batas. Dokumen tersebut dapat diakses tanpa diharuskan menggunakan jenis perangkat lunak tertentu.
  3. Transparency and Verifiability. Pemerintah harus dapat mengaudit perangkat lunak yang digunakan, apakah sudah mendukung faktor pengamanan yang dibutuhkan.
  4. Digital Durability. Dokumen harus selalu dapat terbuka kapan pun, tanpa mengenal batas waktu.

Dan Jerman;

Jerman memiliki beragam inisiatif dalam implementasi OSS. Sebagai contoh, The German Bundestag menggunakan Linux pada 150 server-nya. Lalu, Pemerintah Munich berencana untuk mengganti sistem operasi untuk 140.000 desktop-nya ke Linux, kendati ada iming-iming potongan harga dari Microsoft. Kepolisian negeri ini juga telah melakukan migrasi bagi 110.000 kliennya ke Linux.

Yang menarik untuk dicermati, ternyata harga tidak selalu menjadi alasan dalam melakukan migrasi komputer ke Linux. Menteri Dalam Negeri Jerman, Otto Schilly, mengatakan: “Kita meningkatkan keamanan komputer dengan mencegah terjadinya monoculture dan menekan ketergantungan terhadap single supplier.”

Free Software yang tidak sama dengan Freeware

Beberapa hari yang lalu, saya dan istriku yang suaminya cakep jalan-jalan ke Gramedia di salah satu Mall di Palembang. Biasa, pengen baca buku gratis liat-liat buku manajemen ama teknologi informasi, sementara istrinya cowok cakep tadi seperti biasa nyari buku tentang baby dan kehamilan.

Pada salah satu rak saya sempat melihat buku yang *kalo tidak salah berarti betul* judulnya “The Best Freeware”, terbitan dari salah satu penerbit yang berpusat di Jogjakarta. Saya sempat liat sampulnya, tapi tidak sempat melihat isinya karena kebetulan masih diplastik dan agak malas buka :). Yang menjadi perhatian saya adalah di sampulnya saya sempat melihat beberapa logo aplikasi, dan salah satunya ada logo Ubuntu.

Hmm walaupun gak tau isinya (ya iyyalah kan belum baca, emang bisa diterawang hehe), kemungkinan besar secara eksplisit atau implisit terdapat info bahwa salah satu contoh Freeware adalah Sistem Operasi GNU/Linux Ubuntu, dan andaikatapun tidak ada isi seperti itu didalamnya, penulis atau penerbit buku tersebut sudah dapat dikatakan kurang teliti dengan menyertakan logo Ubuntu di buku yang berjudul “The best Freeware”.

Entah disengaja atau tidak disengaja buku dan beberapa media kita sering ikut berkontribusi dalam penyebaran beberapa pemaknaan yang tidak tepat, sama seperti kasus istilah hacker yang beberapa waktu lalu sempat ramai.

Mungkin sudah pada tahu, tapi ada baiknya saya coba sedikit bahas semampu saya 🙂 disini. Freeware dapat didefinisikan sebagai Perangkat lunak gratis dengan kode sumber tertutup, sehingga orang lain tidak bisa mempelajari, memodifikasi, dan memperbaiki kode sumber perangkat lunak tersebut. Sedangkan sebaliknya Free Software tidak harus gratis tapi yang lebih penting adalah adanya kebebasan untuk mempelajari, memodifikasi, memperbaiki dan menyebarluaskan dari aplikasi tersebut (Coba lihat filosofi Free Software). Bagi yang kurang jelas, silahkan baca disini analogi yang cukup bagus tentang jenis-jenis lisensi software.

Hal ini harus bisa kita jelaskan, karena kalau tidak efeknya bisa panjang dan menimbulkan kesalahpahaman-kesalahpahaman lain. Seperti ada beberapa komentar bahwa “Ah Linux itu taktik dagang aja gratis, entar kalau udah populer juga pasti maksa bayar”, atau “Windows juga sekarang Open Source kok, beberapa aplikasinya dari Microsoft juga gratis”. Hal ini juga menjadi salah satu kerancuan yang saya temukan saat membantu semampunya membawakan materi di HRP SumSel 2 hari yang lalu.

Kalo orang paham tentang FOSS pasti tahu bahwa dengan adanya aturan Free Software ini tidak ada hubungannya dengan harga gratis, tapi lebih kepada kebebasan dari ketergantungan dan berbagi. Dengan aturan Free Software walaupun suatu saat Linux misalnya diminta bayaran (kecuali Ubuntu yang udah dipastikan dan dijanjikan akan gratis seterusnya) orang akan tetap bisa menggunakannya dan tidak dikontrol oleh vendor atau produsennya. Saat ini pun sudah ada contoh, misalnya kita lihat Red Hat yang mengeluarkan Red Hat Enterprise Linux walaupun dengan biaya (disamping tetap mengawal Fedora yang gratis) akan tetapi harus tetap membagi source code-nya kepada publik. Bagi yang tidak ingin membeli garansi, support atau kelebihan layanan berbayar dari Red Hat tersebut silahkan saja memanfaatkan Centos yang merupakan buah karya source code Red Hat Enterprise Linux yang diambil untuk dipaketkan ulang oleh komunitas.

Tentang adanya kerancuan yang coba dimunculkan (entah oleh siapa dan entah sengaja atau tidak disengaja :D) berkaitan dengan Free Software ini, saya kepikiran untuk menyertakan disini posting Mas Andry S Huzain yang cukup singkat dan jelas beberapa waktu lalu di mailing list Ubuntu-ID tentang masalah ini;

Menurut http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html :

  • The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).
  • The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
  • The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2).
  • The freedom to improve the program, and release your improvements to the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this.

Free bukan berarti gratis => sehingga Freeware bukan Free Software.

Acrobat Reader itu freeware, tapi BUKAN free software. Kenapa? KARENA KITA NGGAK BISA LIAT SOURCE CODE DAN MENGUBAHNYA SESUAI SELERA.

Tapi ada juga yang membuka source code-nya, tapi tidak memperbolehkan pihak lain mengutak-atik. Inipun bukan free software. Saya tegaskan lagi:

OPEN SOURCE bukan berarti FREE SOFTWARE!

Microsoft Office 2007 UI Ribbon (itu lho, toolbar gede2 ala Office 2007) itu open source. Tinggal download saja dari MSDN. Masalahnya M$ tidak memperbolehkan kita mengutak-atik. Saya nggak bisa subclass dari control2 yang sudah ada. Bahkan jika saya tahu ada bug, saya nggak punya hak untuk memperbaiki.

You can look, but you CAN’T touch. Microsoft menamainya dengan “Shared Source”.

Munculnya “Shared Source” seingatnya saya dimulai dari gugatan pemerintah Cina untuk tidak memakai Windows bukan karena alasan harga, tapi karena alasan “closed source” nggak bisa diaudit. Microsoft ngalah, lalu mereka rilis source-code Windows ME untuk pemerintah Cina saja.

Hongkong, meskipun sama2 “Cina”, nggak boleh liat :d

Jadi “Microsoft Shared Source” itu :
1. You can look but you can’t touch. Melanggar konsep Freedom 1.
2. Hanya negara tertentu yang bisa melihat. Melanggar konsep Freedom 2 dan Freedom 3.

And guess what?

2 jenis lisensi Microsoft yang diapprove OSI, –yaitu Microsoft Reciprocal License dan Microsoft Public License, semuanya adalah derivatif langsung dari “Shared Source” ( http://en.wikipedia.org/wiki/Shared_source) .

Jadi, secara hukum lu ga bisa porting Shared Source punya Microsoft. Meskipun lu bisa liat source-codenya.